Kadis PMD Akui Ada Laporan Terkait Dana Desa Pauh Agung

Kepala Dinas PMD Bungo, Taufik Hidayat

MUARA BUNGO – Dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) Pauh Agung, kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang kini tengah bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo.

Ada 7 orang yang dilaporkan dan telah dimintai keterangan oleh pihak Kejari Bungo, diantaranya dua mantan Pjs Rio (Kades) dari kalangan ASN, Rio aktif saat ini, Sekdus, Kaur Pemerintahan dan perangkat lainnya.

Laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Pauh Agung dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini juga diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Bungo, Taufik Hidayat, sudah sampai ke telinganya.

“Ada beberapa laporan masyarakat yang saya tahu, diantaranya ada Pamsimas dan Anggaran Pergelaran Seni. Itu juga bukan hanya Rio, melainkan ada masa jabatan PJS, selama satu tahun setengah,” ujar Taufik Hidayat, Senin (13/09/2021).

Taufik menjelaskan, pemanggilan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap ketujuh orang tersebut, hanya memberikan klarifikasi terkait laporan masyarakat.

“Saya mendapat kabar dari Pak Camat maupun Rio, mereka dipanggil pihak Kejaksaan, untuk memberikan klarifikasi terkait laporan masyarakat, atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2016 hingga 2020,” sebut Taufik.

Diterangkan Taufik, pemanggilan itu dilakukan juga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat Kabupaten Bungo yang telah sampai Ke Kejaksaan, sehingga dilakukan pemanggilan ketujuh orang tersebut.

“Saya rasa, pemanggilan itu dilakukan karena LHP dari inspektorat, telah sampai ke kejaksaan, sehingga dilakukan pemanggilan,” terangnya.

Taufik juga menegaskan, untuk mengetahui hasil laporan masyarakat tersebut, harus dilakukan pembongkaran terlebih dahulu atas pekerjaan yang dilakukan.

“Saya dapat informasi, laporan yang dilakukan itu, hanya uang yang 23 juta itu. Cuma, saya rasa harus bongkar dulu jika itu laporan Pamsimas,” tegasnya.

Terpisah, Inspektur Bungo, Amrizal dikonfirmasi terkait laporan DD Pauh Agung yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Bungo mengaku juga mendapatkan kabarnya.

“Karena LHP dari tahun 2016 sampai 2019 terkait DD Pauh Agung memang sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Bungo. Untuk yang 2020 belum selesai karena faktor Pandemi,” kata Amrizal.

Lalu berapa dugaan jumlah kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Bungo? Amrizal mengaku lupa. “Kalau untuk angkanya saya lupa,” tandasnya.(**)